Reformulation of Decision Execution and Honorary Council Position of Constitutional Court After Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT - wili utama, alif; Anna Erliyana (Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2024)
Abstract: Penelitian ini menganalisis kekuatan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan eksekusinya pasca Putusan Nomor 604/2023/PTUN.JKT mempersoalkan Pengangkatan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Objek sengketa tata usaha negara berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang meneliti sumber kepustakaan dan kajian perundang-undangan. Selanjutnya, Tulisan ini menggunakan pendekatan conceptual approach dan comparative approach yang memadukan konsep kepastian hukum dan perbandingan beberapa Negara dalam hal melihat prototype yang lebih luas pengaturan Lembaga Etik secara komprehensif. Setelah melakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2013 yang memuat sanksi etik atas pelanggaran Hakim Konstitusi Anwar Usman terkendala ketidakpastian hukum dalam eksekusinya. Hal ini karena tidak adanya mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi setelah penjatuhan sanksi etik dan terdapat potensi dualisme sistem penegakan etik yang dapat berbelit-belit. Ketidakpastian eksekusi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi berbelit-belit dengan terlibatnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Keputusan a quo seharusnya menjadi refleksi untuk membedakan kewenangan penegakan hukum dan penegakan etik beserta ruang lingkupnya. Hal ini dapat didorong dengan penguatan Status Majelis Kehormatan Konstitusi dalam kedudukannya sebagai Supervisory body sebagimana pengaturan dewan pertimbangan agung dalam konstitusi Armenia Keywords: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Keputusan etik, eksekusi