The Model of The Archipelago’s Maritime Muslim City in Medieval Times (A Study of Somba Opu in the Kingdom of Makassar) - Syukur, Syamzan; Suraya Rasyid; Rahmat; Rahmawati; Mastanning (Al-Hikmah Journal for Religious Studies, 2024)
Kajian ini tentang kota muslim maritim Nusantara pada abad pertengahan; focus pada Somba Opu di Kerajaan Makassar. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi Somba Opu sebagai model kota Muslim maritim Nusantara pada abad pertengahan. Hasil kajian ini akan bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan tata kota dan tata kelola perkotaan (good urban governance). Jenis Penelitian yang digunakan adalah library research dan Filed Research. Library research yakni berfokus pada penelaah, pengkajian dan pembahasan literatur atau sumber pustaka dan sumber lainnya. Adapun Filed research digunakan untuk menjaring data dan informasi aktual di lokasi penelitian. Adapaun Langkah-langkah penelitian yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan historiografi. Proses penelitian digunakan teknik pengamatan yang berkaitan dengan morphologi atau bentuk dan tatakota secara fisik yakni data arkeologi muncul di permukaan untuk dianalisis secara kritis sehingga menghasilkan kebenaran ilmiah yang didukung oleh evidensi (bukti) empiris. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Somba Opu tumbuh menjadi salah satu Kota Muslim maritim di Nusantara pada abad ke 17. Adapun penciri tersebut, antara lain; Somba Opu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Makassar sekaligus menjadi bandar niaga international yang dikunjungi oleh-pedagang-pedagang Asing seperti dari Asia (Cina, Melayu, India dan Arab) dan dari Eropa seperi Portugis, sehingga populasi penduduk tumbuh secara signifikan dan pluralis, pasar-pasar pesisir tumbuh menjadi pusat perekonomian dan perusahaan swasta dan Asing penyedia lapangan pekerjaan, keberadaan Mesjid sebagai simbol Pemerintahan Islam dengan populasi masyarakat mayoritas muslim. Raja bergelar Sultan yaitu Sultan Alauddin dan raja-raja sesudahnya. Pemerintahan Islam ini menghargai pluralitas masyarakat yang ditandai dengan keberadaan rumah ibadah non muslim seperti gereja yang diizinkan oleh penguasa. Hasil kajian ini akan mengisi dan memperkaya kajian-kajian sebelumnya sekaligus menjadi referensi bagi pengelola perkotaan dan ahli kajian tata kota.