Problematika Hukum Terhadap Pembebasan (Asimilasi) Narapidana di Tengah Covid-19 (Studi Kasus Bapas II Watampone)
Abstrak
Pembebasan narapidana dengan sistem asimilasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemidanaan di negara Indonesia. Kata atau istilah asimilasi telah tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan dan semakin populer di hadapan publik setelah keluarnya Permenkumham HAM nomor 10 tahun 2020 yang memberikan kebebasan bagi narapidana dengan kasus-kasus tertentu. Dari hasil penelitian di Balai Permasyarakatan khususnya Kelas II Watampone sebagai penanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan narapidana yang dibebaskan. Penulis mendapati bahwa masih banyaknya problem (masalah) yang dihadapi Balai Permasyarakatan Kelas II Watampone dalam menjalankan program asimilasi ini.
Referensi
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok Raja Wali Pers, 2018.
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Tanya, Bernard L dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Fachrurrozy Akmal. "PENOLOGI PENGAYOMAN: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan." jurnal Khatulistiwa Law Review1, no. 1 (2020): 5 - 6.
Safriani, Andi. “Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” Jurisprudentie4, no. 2 (2017): 41.
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research, 9(3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritasi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan.
Al-Qur'an:
(QS. Asy-syura: 40).
