Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Penetapan Kawasan Hutan

Abstrak

Dalam KUH Perdata pasal 570 yang masih digunakan hingga saat ini juga menegaskan bahwa ‘hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya’. Pada norma lainnya juga dipertegas tentang hak milik atas tanah, sebagaimana tertuang dalam pasal 571 KUH Perdata yang berbunyi ‘hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya kepemilikan atas segala apa yang di atasnya dan di dalam tanah’. Melihat aturan hukum diatas jelas mempertegas perlindungan hukum atas hak keperdataan masyarakat Indonesia terkhusus bagi masyarakat Pattapang yang tidak dapat diganggu gugat atas tanah-tanah yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun  yang berstatus hak milik dan secara sepihak diklaim dalam SK 434 penetapan kawasan hutan di kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep hukum hak menguasai Negara dalam SK penetapan kawasan hutan No.434 dikelurahan patappang kab.gowa. Untuk meminimalisir beberapa problematika hukum yang terdapat pada proses implementasi Hak Menguasai Negara dalam penetapan lokasi kawasan hutan, maka perlunya memperhatikan hak-hak rakyat yang berada di sekitar lokasi kawasan hutan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan hingga penetapan lokasi kawasan hutan tersebut. Jika memang  Negara dan perangkat-perangkatnya masih tetap melakukan kesalahan-kesalahan serupa, merampas ruang hidup masyarakat dengan dalih aturan dan kepentingan umum, dan tidak peduli terhadap hidup masyarakatnya, maka perlu kiranya untuk mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai aturan dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa namun tak lupa untuk menyiapkan perlawanan jika sewaktu-waktu Negara kembali melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat.