Kerangka Hukum dan Tantangan Regulasi dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia

Analisis Kebijakan dan Implikasi Yuridis

Abstrak

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi telah mempercepat laju globalisasi. Belanja online (e-commerce) dan kegiatan berbasis teknologi dan telekomunikasi lainnya telah berkontribusi pada perluasan bisnis. Masalah dalam menerapkan hukum perusahaan pada transaksi online berasal dari pertanyaan tentang fungsi hukum dan sifat kemajuan hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, yang direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan; dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mengatur peraturan e-commerce di Indonesia. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapannya secara penuh, seperti masalah kepercayaan dan akuntabilitas dalam pembuktian kontrak elektronik dan kurangnya pengetahuan yang lengkap tentang objek transaksi elektronik. Aturan hukum adalah instrumen untuk pembaruan sosial, adaptasi sosial, dan pemeliharaan ketertiban. Kompleksitas masalah sosial telah berkembang karena pertumbuhan dan modernisasi yang cepat. Oleh karena itu, penciptaan hukum perusahaan khusus e-commerce berusaha untuk mempromosikan ekspansi ekonomi jangka panjang dengan pembentukan norma-norma yang memberikan perlindungan, kejelasan, dan penegakan hukum.