EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUTAEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYARÍYAH - Soleh, Muhammad Ikhsan; Hasan, Hamzah; Fatmawati (Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 2024)
Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya mengukur kedewasaan lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan peranya, mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkatan paling pucuk dalam sistem pemerintahan. Indonesia dikenal sebagai Negara yang menerapkan system desentralisasi, yang membuat pemerintah daerah menjalankan pemeritahannya sendiri, dalam hal ini pada tingkat pemerintahan desa pun mendapatkan kewenangan sendiri dalam mengatur pemerintahannya, oleh sebab itu untuk memberikan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan di Desa maka kepala  desa memerlukan mitra dalam menjalankan pemerintahan, maka dibentuklah lembaga legislatif yang dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah satu tugas dan fungsi BPD ialah memberikan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Berangkat dari latar  belakang tersebut maka penulis mengambil dua pokok permasalahan, yaitu bentuk pengawasan BPD panciro terhadap Kepala Desa, dan padangan hukum islam tentang fungsi pengawasan yang di lakukan BPD terhadap Kepala Desa. Kemudian dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian fild research kualitatif, dapun hasil penelitian yang diporeleh dari lokasi penelitian bahwa, pertama BPD panciro dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dilakukan secara kompleks dan kekeluargaan, misal dalam sebuah program kerja maka BPD melibatkan diri mulai dari perencanaan program, hingga pada tahap realisasi program, sehingga dapat memberikan pengawasan sekaligus penilain kinerja Kepala Desa, kedua dalam hukum islam atau dalam hal ini Siyasah Syaríyah dikenal istilah al-Hisbah yang berarti menyerukan kepada kebaikan dan menjuhkan kepada kemungkaran, melihat bentuk pengawasan yang dilakukan BPD Panciro, maka konsep ini secara tidak langsung berkembang dalam pemerintahan yang dimana BPD sebisa mungkin melakukan pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.