Non-Muslims in The Nation-State: The Medina Charter as a Prototype for Islamic Wasathiyah Implementation in Indonesia

Abstrak

Dalam beberapa tahun belakangan, marak kasus intoleransi yang merusak citra keberagamaan di Indonesia dalam berbagai bentuk serta memudarnya komitmen kebangsaan. Mulai dari penolakan Non Muslim berdomisili didaerah tertentu, penolakan pendirian rumah ibadah bagi agama tertentu dan lain sebagainya yang menandakan bahwa kebebasan beragama di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius demi terimplementasinya nilai-nilai wasathiyah di Indonesia. Tulisan ini berupaya memberikan pemahaman tentang Non Muslim dalam Negara bangsa, Piagam Madinah sebagai bentuk strategi politik Nabi dalam mewujudkan komitmen kebangsaan sehingga dapat menjadi model untuk implementasi nilai-nilai wasathiyah di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya dapat dipahami ketika Nabi menginisisasi Piagam Madinah sebagai kebijakan dan strategi politik dalam mewujudkan komitmen kebangsaan, dapat di jadikan sebagai model implementasi nilai-nilai wasathiyah di Indonesia. Substansi Piagam Madinah menjamin hak-hak sosial, politik, agama dan budaya masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan bagian dari komitmen kebangsaan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung didalam Piagam Madinah merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam, dan sejalan dengan ruh dan semangat komitmen keabangsaan di Indonesia, sehingga dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk membangun kembali semangat kebersamaan dan kebhinekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)