PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SOFWARE PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN SAP NO. 14 TENTANG ASET TIDAK BERWUJUD

Sri Adella Fitri; Lefri Gusdi; Miftahul Fajriani; M.Dian Saputra; Putri Sundari

doi:10.24252/isafir.v4i1.38829

Sri Adella Fitri Universitas Mahmud Yunus Batusangkar
(ID)
Lefri Gusdi Universitas Mahmud Yunus Batusangkar
(ID)
Miftahul Fajriani Universitas Mahmud Yunus Batusangkar
(ID)
M.Dian Saputra Universitas Mahmud Yunus Batusangkar
(ID)
Putri Sundari fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
(ID)

DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v4i1.38829

Kata Kunci: Accounting Treatment; Software; Government Accounting Standart; Intangible Assets

Abstrak

Dalam melakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap, perlu dipahami definisi aset tetap dan standar akuntansi yang berlaku, serta melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan aset tetap secara benar dan konsisten. Artikel ini membahas tentang perlakuan akuntansi terhadap software pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan SAP no. 14 tentang Aset Tidak Berwujud. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai definisi software sebagai aset tidak berwujud, pengakuan dan pengukuran software, serta pencatatan dan pelaporan software pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Artikel ini bertujuan guna memberi pengetahuan yang semakin jelas terkait perlakuan akuntansi terhadap software pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dan memberikan informasi yang berguna untuk yang membaca, yakni yang mau tahu lebih mendalam terkait SAP no. 14 tentang Aset Tidak Berwujud. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aset tetap, seperti inflasi, perubahan teknologi, dan perubahan regulasi, juga perlu diperhatikan dalam analisis perlakuan akuntansi aset tetap. Dengan melakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap yang benar dan konsisten, dinas-dinas pemerintahan dapat menjaga akuntabilitas publik dan efektivitas pelaporan keuangan.

Referensi

Abdul, Halim. 2015. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fitriani, N. I., Fitri, S. A., Marlin, K., & Melia, Y. (2022). Analisis Sistem Informasiakuntansi Penerimaan Dan Pengeluarankas Pada Rsud Sungai Rumbai. JakSya: Jurnal Akuntansi Syariah, 2(1), 62–75.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Salemba Empat Jakarta.

Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement and Reporting. Washington DC: Brooking Institution Press.

Mayangsari Putri ,A, dkk, Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Tetap Perusahaan

Priyono, Nuwun .2014. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode Reformasi

Pahala Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 121

Rima A. Lestari., S.S. Pangemanan., H. Sabijono. Penerapan Akuntansi Belanja

Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar 2016-2021

Sukrisno Agoes, dan Estralita Trisnawati,Akuntansi Perpajakan. (Jakarta:Selemba Empat, Edisi Dua Revisi, 2009) h. 102

Simanjuntak, Binsar H. 2012. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. www.ksap.org

Satori, D. dan Komariah, A. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Tampanatu Anastasia. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di kota Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol 1. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/1943/1540. Akses tgl 7 November 2013. Hal 90-97.

Wulandari, N., & Hamid, M. (2018). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016. Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).